Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

31 Juli Putusan Pemilu Bupati Tolikara Dibacakan di MK: Tidak Ada Perubahan Terhadap Putusan KPU

Wakil Bangsa Papua – Setelah sekian lama menunggu putusan sengketa Pemilu Bupati Tolikara yang menghabiskan waktu selama 5 bulan (pemeriksaan perdana di MK pada tanggal 17 Maret 2017), kini kepastian hukum atas sengketa Pemilu Bupati Tolikara akan memasuki tahapan putusan Mahkamah, yang sedianya akan dijadwalkan pada hari senin, 31 Juli 2017, pukul 14.00 WIB. Rakyat … Baca lebih lanjut

DPR Akan Mengesahkan APBN-P 2017: Pemangkasan “Transfer Daerah, Pendidikan, Kesehatan”, Naiknya Pembiayaan Utang

(HeadlineNews) DEP PUPK DPP PD – Ada yang menarik dengan komposisi belanja Pemerintah dalam APBN-P 2017 yang sedianya akan disahkan oleh DPR pertanggal 27 Juli 2017 mendatang. Dimana struktur belanja negara kembali dinaikkan oleh Pemerintah, sebesar 30,9 Triliun, menjadi 2.111,3 Triliun. Namun, yang menarik, dari kenaikan struktur belanja APBN, justru yang bertambah adalah belanja Pemerintah … Baca lebih lanjut

Tunggu Apalagi, Polda Papua Segera Keluarkan Surat SP3 – Demi Kepastian Hukum

(HeadlineNews) Wakil Bangsa Papua – Penjelasan Kejaksaan Tinggi telah secara jelas menyebutkan berkas perkara pidana pemilu atas Gubernur Lukas Enembe “LE”, harus segera dihentikan, karena dikualifisir kedalam definisi verjaring/daluarsa. Yang berarti bandul wewenang penghentian perkara penyidikan kembali ke tangan Polda Papua. Secara hukum, kasus ini telah batal demi hukum (nul and void). Dalam tata laksana … Baca lebih lanjut

Tinjauan Hukum Perkara Lukas Enembe Batal Demi Hukum (Nul and Void)

(HeadlineNews) Wakil Bangsa Papua – Pernyataan tegas Ketua Kejati Papua, tentang status hukum perkara Pidana Pemilu yang disangkakan kepada Gubernur Lukas Enembe (LE), yang telah mengalami “dalursa”, merupakan konsekuensi dari Hukum Acara Pidana Pemilu yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Bahasa lain dari istilah “daluarsa” adalah verjaring yang artinya telah lewat waktu, sehingga … Baca lebih lanjut

Standar Ganda Hukum Indonesia: Lukas Enembe Dipaksa Menjadi Tersangka Pidana Pilkada – Fakta Elit Nasional Frustasi Menjegal

Wakil Bangsa Papua – Keputusan yang sangat mengejutkan melihat unit Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Papua, Kepolisian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi/Negeri Papua, menetapkan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Tolikara per 19 Juni 2017 dan pada tanggal 22 Juni berkas perkara dinyatakan P19. Hal ini diperkuat dengan keterangan Kabid Humas … Baca lebih lanjut

HeadlineNews: Kemiskinan Meningkat Akibat Kebijakan Penyesuaian Tarif Pemerintah

HeadlineNews (DEP PU&PK DPP-PD) – Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, terkait tema kerangka makro ekonomi – RAPBN 2018, pada bulan Juni 2017 disampaikan hasil perkembangan terkini kondisi inflasi yang terjadi disepanjang Tahun 2017 dan trend inflasi yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Mereview kondisi inflasi di … Baca lebih lanjut

Lukas Enembe Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Lebih Tinggi Dibanding Pulau Jawa

Wakil Bangsa Papua – Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe terus melakukan pembenahan di sektor perekonomian daerah. Memang nilai current ekonomi di Provinsi Papua tidaklah sebesar kapitalisasi perekonomian yang bergerak di Pulau Jawa, dimana nilai kapitalisasi perekonomian di Provinsi Papua hanya mencapai 131,2 Triliun, sedangkan di Provinsi Jawa Timur mampu mencetak kapitalisasi pertumbuhan ekonomi … Baca lebih lanjut

HeadlineNews: Kegiatan Mata-Mata Rekening Masyarakat, Adiksi Utang Pemerintah

HeadlineNews (DEP PUPK DPP PD) – Menggali sumber pendapatan yang seluas-luasnya menjadi sesuatu yang sangat penting di Pemerintahan hari ini, sebab kewajiban terutang Pemerintah terhadap pihak swasta (baik PMA maupun PMDN) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meningkatnya kebutuhan anggaran Pemerintah, disebabkan oleh satu masalah yang sejatinya mudah untuk dikendalikan, yaitu adiksi Pemerintah terhadap … Baca lebih lanjut

HeadlineNews: Beban Masyarakat Terkoreksi 58,77% Untuk Membayar Listrik

HeadlineNews (DEP PUPK DPP PD) – Kenaikan tarif TDL (tarif dasar listrik) akan terjadi secara terus menerus, disebabkan, kebijakan penerapan “tarif komersial/ adjustment tariff” oleh Pemerintah saat ini. Persoalan Tarif Dasar Listrik (TDL) di hari ini, menyangkut dua aspek penting, pertama pencabutan subsidi 900 VA (dikonversi ke 1300 VA) dan kenaikan secara terus menerus tarif … Baca lebih lanjut

HeadlineNews: Utang Pemerintah Alasan Kenaikan Tarif Listrik (Pencabutan Subsidi Listrik)

HeadlineNews (DEP PUPK DPP PD) – Terdapat aturan yang menyesatkan dan tidak konsisten diterapkan oleh Pemerintah, terkait dasar penetapan kenaikan tarif TDL (Tarif Dasar Listrik). Dasar kebijakan kenaikan tarif TDL, mengacu pada Permen ESDM No 31 Tahun 2014. Setidaknya ada 4 poin penting dalam aturan kenaikan TDL, pertama, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan perubahan nilai tukar … Baca lebih lanjut