Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Tokoh » Lukas Enembe Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Lebih Tinggi Dibanding Pulau Jawa

Lukas Enembe Mampu Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Lebih Tinggi Dibanding Pulau Jawa

Lukas Enembe Membangun Papua-2Wakil Bangsa Papua – Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe terus melakukan pembenahan di sektor perekonomian daerah. Memang nilai current ekonomi di Provinsi Papua tidaklah sebesar kapitalisasi perekonomian yang bergerak di Pulau Jawa, dimana nilai kapitalisasi perekonomian di Provinsi Papua hanya mencapai 131,2 Triliun, sedangkan di Provinsi Jawa Timur mampu mencetak kapitalisasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 1689,8 Triliun (Sumber: Diolah Dari BI). Kapitalisasi pertumbuhan di Pulau Jawa, tentunya akan terus meningkat jika menghitung keseluruhan kontribusi perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jakarta dan Banten.

grafik 1

Namun secara agregat (YoY %), nilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Papua di era Lukas Enembe pada Tahun 2016, ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh mayoritas Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan grafik 2, nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 9,21%, jauh lebih besar jika dibandingkan pergerakan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 5,55%, DI. Yogyakarta 5,05%, Jawa Tengah 5,28%, Banten 5,26%, Jawa Barat 5,67% dan DKI Jakarta mencapai 5,85%. Sedangkan memasuki Tahun 2017, kinerja pergerakan perekonomian di Provinsi Papua mampu mencetak pertumbuhan hingga 16,01% (average TW1 dan TW2).

grafik 2

Sekalipun nilai current pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa memang sangat besar, misalnya current pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1689,8 Triliun, namun Provinsi Jawa Timur menyumbang beban impor yang cukup tinggi mencapai 669,5 Triliun (beban impor dihitung sebagai variable pengurang pertumbuhan ekonomi, seringkali disingkat dalam rumus X-M).

Perlu menjadi catatan dalam pengambilan kebijakan di Provinsi Papua disepanjang Tahun 2017, bahwa agregat belanja rumah tangga di Provinsi Papua menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, dengan nilai current 53,59 Triliun di Tahun 2016. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menekan laju inflasi harga-harga kebutuhan pokok, menjadi kunci utama memelihara trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

Selain itu, nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua juga ditopang dengan adanya struktur belanja Pemerintah Daerah. Sekalipun proporsi belanja Pemerintah Daerah tidak sebesar konsumsi rumah tangga “masyarakat”, namun nilainya yang mencapai 25,3 Triliun, ikut berkontribusi terhadap pergerakan perekonomian di Tanah Papua. Apakah angka ini sudah cukup besar? Dibandingkan dengan alokasi belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 110,19 Triliun, tentunya nilai spending belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Papua masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang, mengingat proporsi luas wilayah yang begitu sangat besar di Provinsi Papua, dan tantangan pembangunan yang masih dihadapkan pada keterisolasian dan less aksesibilitas kegiatan Pemerintahan Daerah/masyarakat/pelaku ekonomi keseluruh kawasan di Provinsi Papua.

Untuk mendukung penguatan spending belanja Pemerintah Daerah yang lebih besar, Gubernur Lukas Enembe telah berhasil mendorong pengalihan Corporate Tax PT. Freeport Indonesia menjadi komponen pendapatan milik Provinsi Papua. Tentunya, untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan DBH PPh Badan bagi Provinsi Papua dimasa-masa mendatang, saat ini masih dibutuhkan dasar regulasi setingkat Undang-Undang yang dapat mengisi kekosongan UU otsus No 21 Tahun 2001 yang dipandang sudah ketinggalan zaman “kadaluarsa”, dan membutuhkan pembaharuan sejumlah kebijakan substantive yang didasarkan pada kebutuhan yang terus mengalami penyesuaian (berdasarkan aspirasi rakyat di Tanah Papua).

Tentunya kebijakan populis lainnya yang telah lama diterapkan oleh Lukas Enembe selaku Gubernur di periode 2013 – 2018, adalah memindahkan transfer Dana Otsus mencapai 80% kepada daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini menjadi stimulus belanja yang telah terbukti memperkuat peran Kabupaten/Kota menjadi subyek utama pembangunan di Tanah Papua.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: