Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Departemen PU&PK DPP Demokrat » HeadlineNews: Kemiskinan Meningkat Akibat Kebijakan Penyesuaian Tarif Pemerintah

HeadlineNews: Kemiskinan Meningkat Akibat Kebijakan Penyesuaian Tarif Pemerintah

HeadlineNews (DEP PU&PK DPP-PD) – Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, terkait tema kerangka makro ekonomi – RAPBN 2018, pada bulan Juni 2017 disampaikan hasil perkembangan terkini kondisi inflasi yang terjadi disepanjang Tahun 2017 dan trend inflasi yang terjadi sejak 3 tahun terakhir.

Mereview kondisi inflasi di dalam negeri sangat penting dilakukan oleh Pemerintah dan DPR, sebab kondisi inflasi yang terlampau tinggi, justru akan membahayakan perekonomian nasional, setidak-tidaknya akan berdampak langsung terhadap pelemahan daya beli masyarakat, menurunnya kinerja investasi dan produksi dalam negeri, dan dapat berdampak pada melemahnya penerimaan negara (konsumsi rumah tangga dan sektor produksi menyumbang hampir 75,58% kontribusi perekonomian nasional).

Grafik diatas menunjukkan, mempertahankan daya beli masyarakat pada level yang stabil, merupakan upaya untuk mendorong penguatan perekonomian nasional, yang justru dapat membantu menjaga makro ekonomi nasional. Sehingga tidak tepat rasanya, jika Pemerintah mengambil langkah-langkah penyesuaian tarif “kategori administered prices” seperti menaikkan tarif dasar listrik dan harga BBM, yang justru ikut mendorong naiknya inflasi di dalam negeri.

Catatan diatas juga memberikan informasi penting kepada Pemerintah, bahwa akumulasi kegiatan industri-industri berskala besar, masih belum mampu menyingkirkan peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian nasional. Bahkan kegiatan belanja Pemerintah di sektor infrastruktur yang tertuang dalam agenda nawacita, serta keseluruhan agregat spending Pemerintah, termasuk belanja modal, masih jauh lebih kecil dibanding struktur ekonomi yang mampu dikreasikan oleh konsumsi masyarakat.

Pemerintah dihari ini terlihat begitu semangat mendorong belanja modal, bahkan harus rela menambal pembiayaan utang negara melalui penarikan PMA dan PMDN. Pada sisi yang lain, daya beli masyarakat terus tertekan, dengan serangkaian kebijakan penyesuaian tarif harga-harga yang ditentukan oleh Pemerintah (seperti TDL, BBM, dan unit BLU Pemerintah lainnya).

Keluhan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, disetiap rapat-rapat anggaran dan pembahasan kerangka makro ekonomi – RAPBN/RAPBN-P terkait rendahnya realisasi penerimaan negara, justru banyak disikapi dengan kebijakan yang kontra produktif terhadap penguatan daya beli masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan makro ekonomi negara. Berbagai relaksasi regulasi, aspek perpajakan, yang diberikan kepada pelaku usaha besar “skala industri” dan juga mendorong belanja Pemerintah, justru semakin memeras kantong rakyat Indonesia, untuk memberikan kompensasi perekonomian terhadap pelaku industri besar dan untuk memenuhi hasrat belanja Pemerintah yang overbudgeting disetiap tahun anggaran.

Modus penyesuaian administered prices yang dilakukan oleh Pemerintah, sejatinya hanyalah pendistribusian beban belanja Pemerintah, hasil kesepakatan dengan pelaku industri besar, dimana beban pembiayaannya justru ditanggung oleh rakyat Indonesia, yang pada hari ini, terus mengalami tekanan penurunan daya beli, dan semakin dalamnya ketimpangan perekonomian di masyarakat.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: