Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Mafia » Tinjauan Hukum Perkara Lukas Enembe Batal Demi Hukum (Nul and Void)

Tinjauan Hukum Perkara Lukas Enembe Batal Demi Hukum (Nul and Void)

(HeadlineNews) Wakil Bangsa Papua – Pernyataan tegas Ketua Kejati Papua, tentang status hukum perkara Pidana Pemilu yang disangkakan kepada Gubernur Lukas Enembe (LE), yang telah mengalami “dalursa”, merupakan konsekuensi dari Hukum Acara Pidana Pemilu yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016.

Bahasa lain dari istilah “daluarsa” adalah verjaring yang artinya telah lewat waktu, sehingga menjadikan sebuah perkara hukum, tidak lagi dapat dilanjutkan, karena telah dinyatakan batal demi hukum (venrechtswege nietig atau ab initio legally nul and void).

Sehingga dapat disimpulkan, kedudukan hukum perkara pidana pemilu yang tengah di tangani oleh unit Gakkumdu Papua, dinyatakan batal demi hukum.

Adapun dasar pertimbangan materil dan kedudukan daluarsa (verjaring), kasus pidana pemilu yang menetapkan Gubernur LE sebagai tersangka sebagai berikut:

1.  Ketentuan pasal 146 UU No.10 Tahun 2010 menentukan batas waktu 14 hari berkas perkara diserahkan ke kejaksaan (PU) setelah kepolisian menerima aduan dari Bawaslu/Panwas.
2. Tambahan waktu paling lama 6 hari proses P19 dan P21 antara kejaksaan dan kepolisian (setelah berkas dikembalikan, karena dinyatakan tidak lengkap).
3. Paling lama berkas perkara di kepolisian sampai diserahkan ke kejaksaan (dinyatakan lengkap/P21) adalah 20 hari —— hingga tanggal 13 Juli 2017, berkas perkara masih berada ditangan penyidik Kepolisian Polda.
3. Paling lama 5 hari, Kejaksaan (PU) melimpahkan perkara ke pengadilan, setelah menerima P21 dari kepolisian.
4). Dapat disimpulkan, maksimum waktu yang dibutuhkan agar perkara tidak dikualifisir kedalam “verjaring/daluarsa”, adalah 20 hari. Dengan catatan di hari ke-20, berkas perkara dinyatakan P21 (lengkap).
5). Belum lagi sisa tambahan waktu dari kejaksaan  melengkapi berkas ke persidangan, hanya diberi waktu maksimum 5 hari saja.

Melihat riwayat penanganan perkara pidana pemilu oleh unit Gakkumdu, dimana penetapan tersangka “LE” di tanggal 19 Juni 2017 (dimaknai laporan telah diterima oleh Kepolisian pada tanggal 19 Juni), maka berkas perkara harus dinyatakan P21 (lengkap) dan dilimpahkan ke Kejaksaan pada tanggal 11 Juli 2017 (except: 25 Juni, 2 Juli, dan 9 juli).

Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk memproses perkara pidana pemilu yang ditangani oleh unit Gakkumdu Papua, telah berakhir di tanggal 11 Juli kemarin. Dan kewenangan tersebut diatur secara terbatas dalam UU Pemilukada No.10 Tahun 2016 (hukum formil pidana Pemilu).

Sebagai warga negara yang baik dan menjunjung tinggi “rule of law” dan demi terciptanya kepastian hukum, maka berkas perkara pidana Pemilu atas perkara pemilukada Tolikara, harus segera dilakukan deponering dan kewajiban tambahan bagi unit Gakkumdu untuk mengadakan “rehabilitasi” nama baik Gubernur LE, sebagai pihak yang terbebas dari dugaan pelanggaran Pemilu.

#SaveGubernurLukasEnembe


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: