Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Mafia » Tunggu Apalagi, Polda Papua Segera Keluarkan Surat SP3 – Demi Kepastian Hukum

Tunggu Apalagi, Polda Papua Segera Keluarkan Surat SP3 – Demi Kepastian Hukum

(HeadlineNews) Wakil Bangsa Papua – Penjelasan Kejaksaan Tinggi telah secara jelas menyebutkan berkas perkara pidana pemilu atas Gubernur Lukas Enembe “LE”, harus segera dihentikan, karena dikualifisir kedalam definisi verjaring/daluarsa. Yang berarti bandul wewenang penghentian perkara penyidikan kembali ke tangan Polda Papua. Secara hukum, kasus ini telah batal demi hukum (nul and void).

Dalam tata laksana hukum acara pidana, setiap keputusan harus disertai ketaatan pada hukum administrasi tindak pidana (proses beracara, termasuk persuratan), yang mengatur pelaksanaan proses penyidikan dan penuntutan, serta mengatur mekanisme pemberhentian perkara ditingkat penyidikan/penuntutan, karena alasan hukum (sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP).

Jika kepolisian serius menghentikan perkara penyidikan, maka harus ada bukti secara administrasi berupa “surat perintah penghentian penyidikan/SP3“. Kehadiran surat SP3 ini sangat penting, agar terdapat kepastian hukum bagi Gubernur LE, atas status dirinya yang benar benar terbebas dari tuduhan pidana pemilu.

Bukti surat SP3 ini juga diperlukan, untuk menghentikan upaya yang tidak bertanggung jawab dari pihak pihak yang “bermain di air yang keruh“, untuk terus memancing keuntungan/membuat narasi black campaign yang secara terus menerus memanfaatkan ketidakjelasan penghentian kasus tersebut di tangan kepolisian, dan pada akhirnya dapat memicu chaos di masyarakat.

Penghentian penyidikan  merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan yang diatur secara limitatif (terbatas, menyangkut peristiwa tertentu) dalam pasal tersebut, diantaranya:

1.      Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

2.      Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

3.      Penghentian penyidikan demi hukum, yang mengakibatkan terhapusnya hak penyidikan/penuntutan dalam perkara pidana dan hilangnya hak untuk menjalankan pidana, seperti perkara dinyatakan nebis in idem, atau karena perkara pidana telah daluarsa/verjaring.

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1.      Jika yang menghentikan penyidikan merupakan penyidik Kepolisian, maka pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) disampaikan kepada tersangka/keluarganya dan penuntut umum.

2.      Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS (PPNS), maka pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) disampaikan kepada:

a)     Penyidik kepolisian, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan

b)     penuntut umum

 #SaveGubernurLukasEnembe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: