Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Departemen PU&PK DPP Demokrat » DPR Akan Mengesahkan APBN-P 2017: Pemangkasan “Transfer Daerah, Pendidikan, Kesehatan”, Naiknya Pembiayaan Utang

DPR Akan Mengesahkan APBN-P 2017: Pemangkasan “Transfer Daerah, Pendidikan, Kesehatan”, Naiknya Pembiayaan Utang

(HeadlineNews) DEP PUPK DPP PD – Ada yang menarik dengan komposisi belanja Pemerintah dalam APBN-P 2017 yang sedianya akan disahkan oleh DPR pertanggal 27 Juli 2017 mendatang. Dimana struktur belanja negara kembali dinaikkan oleh Pemerintah, sebesar 30,9 Triliun, menjadi 2.111,3 Triliun.

Namun, yang menarik, dari kenaikan struktur belanja APBN, justru yang bertambah adalah belanja Pemerintah Pusat sebesar 36 Triliun. Sedangkan, alokasi transfer daerah (untuk kepentingan belanja pemerintah daerah) mengalami pemangkasan sebesar 5,1 Triliun.

Pemerintah mengklaim terjadi perbaikan sasaran pertumbuhan ekonomi, dari sebelumnya hanya 5,1% menjadi 5,2% di separuh pelaksanaan APBN 2017 (tertuang dalam APBN-P 2017). Berdasarkan asumsi Menteri Keuangan, jika terjadi peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi peningkatan 9,1% – 14,9% pada sisi penerimaan perpajakan. Namun faktanya, target penerimaan perpajakan mengalami penurunan 47,9 Triliun dalam APBNP 2017.

Dengan besarnya deviasi (defisit) yang terjadi antara peningkatan struktur belanja APBN, dengan struktur penerimaan negara (terutama diperlemah dengan terjadinya penurunan sasaran penerimaan negara), maka keseimbangan primer neraca APBN kembali mengalami pertumbuhan negatif di angka (-69 Triliun) menjadi (-178 Triliun).

Sedangkan, untuk menutupi kekurangan anggaran (defisit) terhadap struktur belanja APBN-P 2017 yang mengalami peningkatan,  pemerintah mendorong penarikan pinjaman/utang sebesar 461,3 Triliun disepanjang Tahun 2017.

Ditengah tengah bertambahnya pinjaman utang untuk membiayai belanja APBN-P 2017, Pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran atas pembiayaan investasi (pembiayaan infrastruktur oleh swasta dengan jaminan APBN) yang harus dibayar di Tahun anggaran 2017 mencapai 59,7 Triliun (angka ini meningkat sebesar 12,2 Triliun dari target APBN postur). Selain itu dalam APBN-P 2017, kewajiban pembayaran bunga utang Pemerintah Indonesia yang jatuh tempo mencapai 219,1 Triliun di Tahun 2017.

Pada sisi belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mengalami peningkatan anggaran secara agregat, mencapai 36 Triliun, namun, terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang justru mengalami efisiensi belanja, diantaranya, Kementerian Desa 268,6 Miliar, Kementerian Perhubungan 2 Triliun, Kementerian Pendidikan 1,8 Triliun, Kementerian Kesehatan 1,9 Triliun, Kementerian Agama 1,3 Triliun, dan lain lain.

Adapun sejumlah Kementerian/Lembaga yang mengalami tambahan alokasi anggaran diantaranya Kemenkumham (1,6 Triliun), Kementerian Pertanian (2,4 Triliun), Kemen Kominfo (250 Miliar), dan lain lain.

Selain itu, Pemerintah kembali mengoreksi pembiayaan subsidi Pemerintah, yang kembali mengalami kenaikan dalam belanja APBN, sebagai dampak terdepresiasinya nilai tukar rupiah dalam acuan APBN sebesar 13400/USD (sebelumnya 13300). Selain tekanan pada nilai tukar rupiah, harga ICP dalam acuan APBN juga terkoreksi naik ke level 50 USD/barrel (sebelumnya 45 USD/barrel) dan inflasi bergerak naik menjadi 4,3% (sebelumnya 4,0%). Sehingga nilai pagu subsidi Pemerintah yang mengalami kenaikan mencapai 182,1 Triliun dalam koreksi APBN-P 2017, justru di dominasi oleh kenaikan subsidi energi yang mencapai 103,1 Triliun. Dengan kenaikan nilai subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai 51,1 Triliun dan peningkatan nilai subsidi listrik mencapai 51,9 Triliun.

Diyakini dengan semakin tertekannya, penerimaan negara (kecenderungan mengalami koefisien negatif), maka beban kenaikan subsidi energi akan kembali dikompensasi oleh Pemerintah, dengan menaikkan harga jual listrik komersial (peningkatan tarif), serta naiknya harga acuan BBM bersubsidi, dan harga LPG 3 kg disepanjang Tahun 2017.

Kegiatan konversi pengguna listrik 900 VA menjadi 1300 VA yang akan berakhir di bulan Juli ini, merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah, yang berusaha memangkas kewajiban belanja subsidi Pemerintah, dengan jalan menerapkan tarif komersial, dimana rumah tangga sasaran, menanggung seluruh beban pembelian listrik.

Naiknya anggaran belanja di Kementerian Hukum dan Ham, juga menjadi sorotan publik, ditengah tengah, hadirnya kewenangan tambahan bagi kementerian ini, untuk segera merampungkan agenda pembubaran ormas berdasarkan Perpu No.2 Tahun 2017, yang menuai pro dan kontra di kalangan ormas. Kewenangan kontrarius aktus yang dimiliki oleh Kementerian ini, menambah tupoksi-nya yang seolah olah dapat mengambil peran lembaga peradilan untuk membubarkan ormas (fungsi penyelidikan, penuntutan, pembuktian materil, dan pemberian putusan bersifat final/incracht). Sehingga tidak mengherankan, jika Pemerintah menambah alokasi belanja Kementerian ini hingga mencapai 11 Triliun dalam APBN-P 2017.

Tambahan anggaran di Kementerian Kominfo juga banyak dikaitkan dengan rencana Pemerintah, yang ingin mengendalikan penggunaan media sosial, seperti dalam keputusan Pemerintah yang telah memblokir aplikasi Telegram di Indonesia. Selanjutnya konten apa lagi yang menjadi “sasaran tembak”, pemblokiran Kementerian Kominfo atas persetujuan Presiden? Tentunya rakyat diseluruh tanah air, akan terus mengawasi peruntukan anggaran Pemerintah, yang tidak digunakan untuk memperkuat pilar demokrasi, dan sebaliknya, justru disalahgunakan untuk membatasi hak hak demokrasi rakyat sipil.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: