Willem Wandik (Wakil Bangsa Papua)

Beranda » Tokoh » 31 Juli Putusan Pemilu Bupati Tolikara Dibacakan di MK: Tidak Ada Perubahan Terhadap Putusan KPU

31 Juli Putusan Pemilu Bupati Tolikara Dibacakan di MK: Tidak Ada Perubahan Terhadap Putusan KPU

Wakil Bangsa Papua – Setelah sekian lama menunggu putusan sengketa Pemilu Bupati Tolikara yang menghabiskan waktu selama 5 bulan (pemeriksaan perdana di MK pada tanggal 17 Maret 2017), kini kepastian hukum atas sengketa Pemilu Bupati Tolikara akan memasuki tahapan putusan Mahkamah, yang sedianya akan dijadwalkan pada hari senin, 31 Juli 2017, pukul 14.00 WIB.

Rakyat di Kabupaten Tolikara harus menunggu begitu lama pembacaan putusan final sengketa Pemilu Kepala Daerah, disebabkan penyelenggaraan PSU di 18 Distrik, dan polemik yang dimunculkan oleh Unit Gakkumdu Papua, yang sempat menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka Pidana Pemilu, yang sejatinya merupakan tuduhan yang salah alamat, sebab tidak menyangkut “konten” larangan kampanye menurut Pasal 69 UU Pilkada No.10 Tahun 2016.

Alhasil, penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Unit Gakkumdu Papua, harus mengeluarkan putusan penghentian penyidikan (SP3) yang telah diumumkan pada tanggal 13 Juli 2017. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda pembacaan putusan sengketa Pemilu Bupati Tolikara pada akhir bulan Juli ini.

Sengketa Pilkada Tolikara Merugikan Anggaran Tolikara 2017 dan 2018

Dalam keadaan terpisah, sengketa Pemilukada Tolikara juga merugikan masyarakat Tolikara secara keseluruhan. Sebab, sejumlah realisasi anggaran yang seharusnya berjalan normal di Tahun 2017, mengalami gangguan, disebabkan tidak kondusifnya, penyelenggaraan Pemilu Bupati Tolikara, karena harus melewati hingga 2 kali penyelenggaraan Pemilu (15 Februari dan 17 Mei).

Dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat Tolikara, yaitu munculnya keluhan pegawai paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah Karubaga, yang mengeluhkan belum menerima pembayaran gaji honorarium selama beberapa bulan. Kondisi ini dapat terjadi, disebabkan, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama kekosongan pejabat Bupati definitif, telah menimbulkan kekacauan manajemen Pemerintahan, terutama dalam rangka pelaksanaan pelaporan anggaran di Kementerian Dalam Negeri, yang mengakibatkan pemberian sanksi berupa penundaan transfer anggaran daerah.

Perlu menjadi catatan, bahwa realisasi transfer daerah disepanjang Tahun 2017, dilaksanakan pada bulan Maret dan pada bulan Agustus 2017. Jika terjadi masalah/gangguan dalam pelaporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dalam termin pertama, maka pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan sanksi penundaan transfer anggaran daerah.

Sehingga polemik yang muncul dari sengketa Pemilu Kepala Daerah di Tolikara, telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Tolikara, dan membebani pelaksanaan Pemerintahan, bagi siapapun Bupati terpilih hasil putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil Sidang Perdana Pasca PSU Tolikara 6 Juli 2017

Pihak KPU selaku penyelenggara Pemilu PSU Bupati Tolikara pada tanggal 17 Mei 2017 (berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi) telah melaporkan pelaksanaan pemungutan suara di 18 distrik, meliputi 251 TPS, pihak KPU juga telah menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 24 Mei 2017.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU tersebut, telah diperoleh total perolehan suara masing-masing kandidat, meliputi:

1). Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara 73.205 suara,

2). Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh suara 1.439 suara, dan

3). Kandidat Nomor Urut 3 memperoleh suara 25.260 suara.

Dimana dalam pelaksanaan Pemilu PSU di 18 Distrik tersebut, mencakup jumlah suara sah 99.904, dan suara tidak sah = 85, dengan referensi total DPT = 99.989.

Dengan melihat pembacaan hasil perolehan suara ketiga pasangan Bupati/Wakil Bupati pada sidang 6 Juli 2017, dan mencermati tuntasnya perkara pidana Pemilu Tolikara dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) di Unit Gakkumdu Papua, maka bisa dipastikan, tidak akan ada perubahan putusan atas rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh KPU Tolikara, yang memenangkan pasangan Nomor Urut 1 dengan perolehan suara mencapai 73.205 suara.


1 Komentar

  1. Bogo berkata:

    Sebuah prose demokrasi yg cukup panjang dampaknya sgt merugikan rakyt kecil.

    Maka dri rakyt kecil boleh menyampaikan menang atau kalah dalm perjuangan politik merupkn hal biasa mari bergandengan tangan mbgun kab tolikara.

    Disukai oleh 1 orang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: